Pelayanan Administrasi Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Peningkatan Disiplin Aparatur

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Apa itu BKPSDM

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang, dan Peraturan Bupati Subang Nomor : 74 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang. read more

Pegawai BKPSDM

Berita Baru

PENDATAAN ULANG APARATUR SIPIL NEGARA (SIDALANG)

PENDATAAN ULANG APARATUR SIPIL NEGARA (SIDALANG)

S I D A L A NG

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Subang telah melaksanakan Sosialisasi Pendataan Ulang (SIDALANG) Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 24 November 2020 yang dilaksanakan secara virtual di ruang kerja masing-masing. Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil ini bertujuan untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi Kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai Sumber Daya Aparatur Negara.  Beberapa hal yang menjadi poin penting dalam sosialisasi ini yaitu:

  1. Pendataan ini dilaksanakan untuk seluruh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang;
  2. Pelaksanaan pendataan ulang untuk masing-masing  perangkat daerah di bawah koordinator Kasubag Umum dan Kepegawaian;
  3. Verifikasi awal data dan dokumen PNS untuk masing-masing perangkat daerah dilakukan oleh Kasubag Umum dan Kepegawaian dengan dibantu oleh operator perangkat daerah;
  4. Data awal yang ada di aplikasi SIDALANG agar di cek kembali dengan dokumen yang dimiliki oleh masing-masing PNS;
  5. Dokumen yang diunggah adalah dokumen asli;
  6. Mohon agar tetap memperhatikan legalitas dan keabsahan dari dokumen yang diunggah.

Beberapa hal di atas agar dapat dilaksanakan dan ditindaklanjuti oleh seluruh PNS dan Kasubag Umum dan Kepegawaian. Rentang waktu pelaksanaan pendataan ulang dilaksankan selama 1 (satu) bulan mulai tanggal 24 November 2020 s.d 25 Desember 2020. Apabila sampai batas waktu yang ditentukan PNS belum melaksanakan pendataan ulang, maka sesuai Pasal 9 Perbup Nomor 88 Tahun 2019 akan di kenakan sanksi berupa penangguhan pembayaran TPP dan Pelayanan Kepegawaian.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Subang

Hubungi Kami